Penelitian

PROPOSAL
PENGARUH KESEJAHTRAAN GURU/PENDIDIK TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN/SDM DI INDONESIA
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Uas Pada Mata Kuliah
Metodologi Penelitian Sosial




Disusun Oleh :
Asep Abdurrkhman
208 800 015
Dosen:
Drs. Deden Effendi ,M.Ag


JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA A / IV
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UIN SGD BANDUNG
2010

EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP
PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF
DI KABUPATEN SUMEDANG


A. Latar Belakang
Berdasarkan UU No. 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.Dengan adanya UU tersebut diharapkan bisa menjadi pijakan bagi pemerintah agar masyaraka bisa terbuka dan menerima kebijakan kebijakan pemerintah terhadap peraturan peraturan pemilu legislative di kabupaten Sumedang yang sudah diatur didalam UU tersebut.Selain itu, masyarakat bisa peka terhadap kondisi pemilu legislative ini.Upaya pemerintah dalam hal pengenalan Pemilu ini seperti mensosialisasikan tata cara pemilu kepada masyarakat, khususnya di daerah daerah pelosok yang masih belum paham tentang pelaksanaan pemilu legislative, agar tidak terjadi golput maupun tingkat kesalahan pada waktu mencontreng.
Dengan merujuk pada data LSI (Lembaga Survey Indonesia) Pemilihan Umum Anggota DPR 2009 diikuti oleh 38 partai politik. Pada 7 Juli 2008, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar 34 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2009, dimana 18 partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. 16 partai lainnya merupakan peserta Pemilu 2004 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2004-2009, sehingga langsung berhak menjadi peserta Pemilu 2009. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa seluruh partai politik peserta Pemilu 2004 berhak menjadi peserta Pemilu 2009, sehingga berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta No. 104/VI/2008/PTUN.JKT, KPU menetapkan 4 partai politik lagi sebagai peserta Pemilu 2009. Berikut daftar 38 partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota DPR 2009 beserta nomor urutnya.
Pada tahun 2009 bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap adanya pemilu mencapai 90,50 % meningkat dari tahun-tahun kemarin.Sementara itu, politik uang masih menjadi momok dikalangan brokrat.Hal ini tidak dapat dipungkiri karena keberadaan para oknum yang tidak bertanggung jawab.Kondisi seperti ini dilakukan untuk mendongkrak suara/ perolehan suara bagi partainya atau kelompoknya.
Penerapan UU No. 10 tahun 2008 belum sepenuhnya dilaksanaan sesuai dengan preposisi yang telah ditetapkan.UU tersebut hanya dijadikan sebuah symbol diatas kertas tanpa ada tidak lanjut atau implementasi dari pasal pasal yang ada didalamnya.

B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana Efektifitas kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan pemilu di kabupaten sumedang?
2. Bagaimana pelaksanaan pemilu di kabupaten Sumedang?
3. Seberapa kuat pengaruh efektifitas kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan pemilu di kabupaten sumedang dan pelaksanaan pemilu di kabupaten sumedang?
C. Tujuan
Adapun tujuan dari proposal ini adalah untuk mengetahui :
1. Efektifitas kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan pemilu di kabupaten sumedang.
2. pelaksanaan pemilu di kabupaten Sumedang.
3. pengaruh efektifitas kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan pemilu di kabupaten sumedang dan pelaksanaan pemilu di kabupaten sumedang.
D. Kegunaan
1. Akademik
Proposal ini dapat dijadikan penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa lain yang meneliti tentang pemilu legislative di kabupaten Sumedang.
2. Praktik
Proposal ini berguna bagi masyarakat,kecamatan maupun stakeholder lainnya berkaitan dengan pemilihan umum legislative di kabupaten Sumedang.
E. Kerangka Pemikiran
1. Efektifitas Kebijakan
a. Definisi
. H. Hugh Heglo menyebutkan kebijakan sebagai “a course of action intended to accomplish some end,” atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Jones dalam kaitan dengan beberapa isi dari kebijakan. Pertama, tujuan. Di sini yang dimaksudkan adalah tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai (the desired ends to be achieved).
William Dunn mengaitkan pengertian kebijakan dengan analisis kebijakan yang merupakan sisi baru dari perkembangan ilmu sosial untuk pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab itu dia mendefinisikan analisis kebijakan sebagai”ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan yang dipakai dalam memecahpersoalan dalam kehidupan sehari-hari.
b. Unsur unsure
Unsur – unsure efektifitas kebijakan :
1. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai, yaitu pemecahan masalah publik (public problem solving);
2. Adanya tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan;
3. Merupakan fungsi pemerintah sebagai pelayanan publik;
4. Adakalanya berbentuk ketetapan pemerintah yang bersifat negatif, yaitu ketetapan untuk tidak melakukan sesuatu.
c. Indikator
1. Tata kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani.
2. Tata pemerintahan yang baik juga mensyaratkan adanya kompetensi. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan publik atau sebagai perangkat otoritas atas peran-peran negara dalam menjalankan amanat yang diembannya.
3. Penerapan UU No. 10 tahun 2008 tentang tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.Dengan

2. Pelaksanaan Pemilu
a. Definisi
pemilu adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beraneka-ragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di pelbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.

b. Unsur unsure
Unsur – unsure pemilu legislative di kabupaten Sumedang :
1. Adanya kesamaan kepentingan.
2. Adanya kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.
3. SDM yang berkualitas.
4. Ketersediaan alat-alat penunjang untuk pelaksanaan pemilu.

c. Indikator
Yang menjadi indicator dari pelaksanaan pemilu adalah:
1. Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal;
2. Adanya perbaikan berkelanjutan;
3. Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi pemilu.
.
3. Hubungan Teoritis

Hubungan antara efektifitas kebijakan dengan pelaksanaan pemilu saling mempengaruhi karena pelaksanaan pemilu adan dilaksanakan jika terdapat suatu rumusan atau kenijakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang.Hubungan efektifitas kebijakan dengan pelaksanaan pemilu dapat dilihat pada gambar dibawah ini.








PARADIGMA PENELITIAN




Gambar 1.1
Hubungan antara efektifitas kebijakan dengan pelaksanaan pemilu

Keterangan : : Efektifitas kebijakan baik atau pelaksanaan pemilu baik

: Efektifitas kebijakan buruk atau pelaksanaan pemilu buruk


HIPOTESIS :
1. Semakin baik efektifitas kebijakan pemerintah, maka semakin baik pula pelaksanaan pemilu legislative di kabupaten Sumedang.
2. Semakin buruk efektifitas kebijakan pemerintah, maka semakin buruk pula pelaksanaan pemilu legislatf di kabupaten sumedang.

F. Metodologi
1. Jenis Penelitian
Adapun jenis penelitian yang penulis buat yaitu menggunakan penelitian eksplanatri karena melibatkan dua variable.
2. Jenis Data
Jenis data dan analisisnya dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua hal utama yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Data kuantitatif adalah data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (scoring).Dalam hal penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif.

3. Sumber Data
Salah satu hal yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian adalah kualitas data yang di kumpulkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ada 2 sumber data, yaitu:
a. Data primer. Data primer adalah data yang langsung di ambil dari sumbernya. Ada 3 cara pengumpulan data primer :
• Observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan. Data yang di hasilkan adalah data yang kualitatif.
• Wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, biasanya dilakukan jika ingin diketahui halhal yang lebih mendalam dari responden.. Data yang di hasilkan adalah data yang kualitatif.
• Kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawab. Data yang di hasilkan bisa data yang kuantitatif atau kualitatif.
b. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil dari hasil mengumpulkan orang lain, Contoh : Data yang dimiliki perusahaan, Data BPS, Browsing di internet dan sebagainya.
Penggunaan sumber data pada penelitian efektifitas kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan pemilu legislatif di kabupaten sumedang menggunakan sumber data primer dimana langsung di ambil dari sumbernya, dengan cara memberikan daftar pertanyaan pertanyaan pada responden.
4. Tekhnik Pengumpulan Data
Adapun tekhnik pengumpulan data yang ditempuh menggunakan angket berbentuk kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat/direkam Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara pasti data/informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut diukur
Sekali lagi penting melakukan dekomposisi variabel penelitian menjadi dimensi dan butir penelitian dengan hati-hati
Adapun Instrumen dan daftar pertanyaan yang diajukan pada responden terlampir
5. Pengolahan dan Jenis Data
SPSS (singkatan dari: Statistical Package for the Social Sciences) adalah program komputer yang dipakai untuk analisa statistika. Walaupun sekarang singkatannya menjadi Statistical Product and Service Solution (karena fungsinya yang lebih berkembang) namun tetap saja SPSS lebih sering digunakan dalam penelitian sosial. Saat ini SPSS telah sampai pada versi 17 WIN.. Tutorial SPSS ini hanya membahas kegunaannya dalam penelitian-penelitian sosial dan kalau masih sempat akan disinggung sedikit masalah survey.
Dengan alasan demikian penulis mengguanakan metode SPSS sebagai alat dalam mengolah data yang di dapat dari responden, sebagaiman telah dikemukakan sebelumnya. Pengolahan data ini dilakukan dengan menggunakan jasa komputer. Analisis data melalui komputer dilakukan dengan program SPSS (Statistical Product and Service Solutions).
Memperhatikan variabel-variabel yang diamati dalam penelitian ini, yang tediri dari variabel dependen dan independen maka model analisis yang cocok digunakan adalah model regresi korelasi (Agung, 1993), dengan formulasi sebagai berikut :
X = Efektifitas Kebijakan Pemerintah
Y = Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten Sumedang
























LAMPIRAN-LAMPIRAN